Telisik.co, NTT – Saat menghadiri Audiensi bersama pengurus DPP Media Independen Online (MIO) Indonesia. Ahmad Djauhar selaku Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Dewan Pers, menepis isu pernyataan yang disampaikan para pendiri perusahaan media online saat ingin melakukan kerjasama kepada pihak Pemerintah Daerah (Pemda) itu harus terverifikasi, audiensi ini diadakan pada Senin (16/8/2021).

Ia mengatakan pihak Dewan Pers tidak pernah mempermasalahkan mengenai verifikasi selama media tersebut telah berbadan hukum, menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan UU Pers nomor 40 tahun 1999 dan Kode Etik jurnalis. Ahmad Djauhar juga menegaskan bahwa Dewan Pers tidak pernah meminta verifikasi media menjadi syarat kerjasama dengan pemerintah daerah (Pemda). Disitu Ia juga menepis isu yang beredar, jika media melakukan kerjasama dengan Pemda harus yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers.

“Dewan Pers tidak pernah meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk tidak bekerjasama dengan perusahaan media yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers, demikian juga jika media bergabung dengan asosiasi media yang belum menjadi konstituen tetap melakukan kerjasama,” tegas Djauhar.

Ia juga menyatakan bahwa tidak menjadi masalah setiap media melakukan kerjasama dengan Pemda meski media tersebut belum terverifikasi Dewan Pers selama media tersebut telah berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT).

Namun ada hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan media agar menadapat kepercayaan pemda dan publik, yaitu membuat konten dan karya jurnalistik yang baik sesuai dengan kode etik jurnalis, sehingga menjadi media yang profesional.

“Yang terpenting bagi Dewan Pers, perusahaan media itu harus sudah berbadan hukum sesuai Undang-Undang Pers. Hanya Itu saja sebenarnya sudah cukup. Tidak perlu harus terverifikasi untuk melakukan kerjasama,” tegas Djauhar.

Menanggapi pernyataan Dewan Pers tersebut, Ketua Umum MIO Indonesia, AYS Prayogie, dengan adanya pernyataan Dewan Pers, tidak perlu lagi menjadi kendala bagi media untuk bekerjasama secara profesional dengan Pemerintah Daerah bahkan dengan Pemerintah Pusat.

“Selama ini yang menjadi kendala dari rekan-rekan perusahaan pers adalah adanya isu bahwa media harus terverifikasi jika bekerjasama dengan pemda, dan ini secara tegas sudah dijelaskan oleh perwakilan Dewan pers,” katanya.

Prayogie juga mengingatkan kembali kepada seluruh perusahaan pers Member Of MIO untuk memperhatikan hal-hal yang menjadi sebuah penekanan Dewan Pers, yaitu media dan wartawan harus menjalankan tugas dan membuat produk Jurnalistik yang baik sesuai kode etik jurnalis. [***]

Editor: Panji Putra Pradana