Telisik.co, Bengkulu – Guna membahas kebijakan umum perubahan anggaran, dengan pagu plafon anggaran sementara di APBD perubahan tahun 2021. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi lakukan rapat terbatas.

Anggota Banggar DPRD Provinsi, Edwar Samsi S.IP MM, dalam keterangannya kepada Wartawan Telisik.co, pada saat ini rapat tetap berlangsung dengan keadaan alot, dikerenakan terjadi bahwa Pemerintah melalui Kementrian Keuangan (Kemenkeu) RI, melakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2021, dengan nilai sekitar Rp. 40 milyar.

“Dalam rapat antara pihak eksekutif (Pemprov) dan legislatif (DPRD) membahas soal pemotongan DAU dengan nilai yang cukup lumayan besar, karena hal itu, memang terjadi perdebatan yang cukup sengit. Terlebih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (Menkeu) No. 17 tahun 2021. Tapi PMK tersebut kontradiktif dengan PMK Nomor 94, yang dalam pasal 9b ayat 7 bahwa menyatakan tidak ada pemotongan DAU, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2022,” ungkap.

Edwar pun mengatakan, dalam hal ini mengacu pada dua aturan yang waktu keluar tidak berjarak jauh tersebut, pihak TAPD Provinsi beralasan, pemotongan DAU itu tetap dilakukan Kemenkeu.

Tetapi disisi lain, Banggar DPRD Provinsi dengan mengacu pada PMK Nomor 94 yang belum lama ini keluarnya, tidak ada pemotongan DAU, termasuk DBH pada tahun 2022. Oleh karena itu kata politisi PDIP ini, agar TAPD melalui Sekda Provinsi menyampaikan kepada Gubernur.

“Kenapa antara PMK Nomor 17 dan PMK Nomor 94 itu, kontra-diktif terhadap Kemendagri. Mengingat tidak seharusnya isi kedua PMK tersebut kontradiktif. Bisa saja DAU Provinsi Bengkulu itu dikurangi sekitar Rp. 40 milyar, karena pendapatan secara nasional berkurang, karena dampak Covid 19. Tapi kalau saya menafsirkan tidak dipotong, dan tidak sebaliknya TAPD justru menyebut dipotong, namun belum mempertanyakannya. Khusus kita dari DPRD Provinsi akan mempertanyakan langsung ke Kemendagri nanti, sebab tidak mungkin PMK itu kontra-diktif,” jelasnya.

Untuk lebih lanjut Edwar menambahkan, dari rapat tersebut juga meminta TAPD Pemprov agar memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga program Gubernur dan Wakil Gubernur yang sudah mulai masuk dalam APBD Perubahan tahun ini, bisa sebagian dilaksanakan.

“Jika PAD tidak dimaksimalkan, ditambah lagi DAU dipotong, akan berimbas pada kegiatan yang sudah tersusun di APBD regular, tentu akan ada pengurangan,” pungkasnya.

Sementara itu saat berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari TAPD Provinsi Bengkulu terkait dipotong atau tidaknya DAU tahun anggaran 2021 ini. [Panji Putra Pradana]