Telisik.co, Bengkulu – Masalah Sisah Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Anggota Dewan miminta agar bisa dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya SILPA tersebut dapat dimanfatkan dengan semestinya. Saat ini pihak dewan masih akan membahas SILPA tersebut dan dirancanakan besok pagi Kamis (26/8/2021) Jam 10:00 Wib.

Ketua Fraksi Persatuan Nurani Indonesia (FPNI) DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring meminta supaya SILPA APBD Provinsi Bengkulu tahun 2020, agar bisadipertimbangan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Menurutnya, SILPA tersebut sangat besar dan semestinya bisa bermanfaat, dari Rp 102 miliar lebih total Silpa APBD tahun 2020, ada sekitar Rp 50 miliar hingga Rp 70 miliar yang dapat digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19, termasuk juga bisa dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi dan bantuan sosial.

“Jangan sampai SILPA ini malah digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif,” kata Usin pada Rabu, (25/8/2021).

Selain itu Usin mengusulkan bahwa dana SILPA tersebut bisa digunakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, kata Usin, salah satunya untuk membantu masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri dan masyarakat yang sangat membutuhkan.

Terlebih lagi, saat ini masih banyak masyarakat yang membutuhkan karena terdampak pandemi Covid-19 diberbagai Daerah di Bengkulu, hal tersebut belum mendapat bantuan dari pemerintah. Lalu, anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu ini juga meminta Pemprov agar dapat mengejar target serapan APBD yang sampai saat ini masih sangat rendah.

“Sementara sekarang sudah lewat semester pertama tahun anggaran. Ketika serapan rendah, bagaimana kita bisa mengatakan saat ini pembangunan berjalan dengan maksimal,” ucapnya.

Di bagian lain Anggota Fraksi Amanat Keadilan DPRD Provinsi Dempo Xler mengatakan, pada hari Kamis (26/8/2020) Dewan akan melakukan rapat terkait SILPA ini.

“Kita berharap kedepannya belanja modal dapat digenjot, mengingat hal itu merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan ekonomi daerah, yang tentunya juga berdampak terhadap masyarakat,” jelas Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu.

Disisi lain Ketua Fraksi PDI Perjuangan Edwar Samsi meminta agar Pemprov Bengkulu memperhatikan serapan anggaran supaya bisa sesegera mungkin menyelesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD tahun 2020.

“Kita meminta kepada saudara Gubernur untuk mengevaluasi Kapala OPD ketika di periksa BPK dan mendapatkan temuan. Harapan kita bisa menjadi pelajaran juga bagi OPD yang lain, dan harus berkinerja dengan baik. Terkait dengan Anggaran Tahun 2020 kalau belum dilaksanakan secara maksimal- maksimalkanlah,” pungkasnya. [Panji Putra Pradana]