Telisik.co, Bengkulu – Anggota Dewan Provinsi Bengkulu menanggapi kasus yang Viral di Kota Bengkulu saat ini yaitu penahan ijazah yang dilakukan oleh pihak Sekolah Menengah Atas yang ada di Kota Bengkulu. Dewan meminta Ijazah yang ditahan itu bisa di bebaskan dan diberikan kepada Siswanya, Kamis (26/8/2020).

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Dempo Xler menyikapi hal ini, Ia mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah persoalan yang rumit jika terjalin komunikasi antara pihak Sekolah dan Wali murid.

“Misalnya kan banyak dari sekolah yang menceritakan bahwa siswa tersebut belum mengurus segala macam, belum bayar. Makanya begini sekolah ini kan sistematik, kalau ada siswa yang belum bayar kan bisa disurati Siswanya. Tidak juga selesai surati juga orang tuanya. Kalu sudah disurat-surati kan bisa jadi dokumen, artinya tidak bisa menyalahkan kita (red pihak sekolah),” ungkap Dempo.

Karena selama ini pihak sekolah melakukan pembiaran terhadap hal ini. “Nah artinya salahkan seolah-olah dibiarkan nanti pihak siswa pasti datang mengambilnya nah ternyata hal ini salah. Saya sudah mengatakan sekolah itu bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan tetapi juga sekolah itu membangun karakter, membangun emosional, kepribadian,”.

Sambungan Dempo, Nah artinyakan pendidikan dan pengajaran itu harus disertai etika. Ia meminta kasus ini menjadi kasus terakhir kalinya jangan sampai terulang kembali. Dan gubernur sudah mencantumkan hal ini didalam visi-misinya memberikan sekolah Gratis.

“Kalau memang gratis hal tersebut tidak ada lagi penahanan. Kalau memang tidak mampu nian cari jalan solusinya bagaimana, ajak musyawarahlah wali muridnya,” tegas Ketua Komisi IV.

Disisi lain Wakil Ketua Badan Kehormatan Dewan Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi mengatakan saat ini sudah tidak zamana penahanan-penahanan ijazah.

“Masalah penahan ijazah itu sudah pernah saya urus dan keluar. Pada tahun 2022 kita sudah membebaskan seluruh beban bayaran untuk SMA/SMK itu akan di tiadakan. Kalau memangnya masalah penahanan ijazah itu masalah materi saya kira tidak wajar lagi. Kita minta itu semuanya diserahkan seluruhnya bukan saja hanya dikota Bengkulu, tetapi di sembilan Kabupaten juga harus dilaksanakan,” pungkasnya. [Panji Putra Pradana]