Dempo Xler, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Foto: Dok

Telisik.co, Kota Bengkulu – Ketua Komisi IV, DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler menilai lambatnya realisasi anggaran di lingkungan Pemprov Bengkulu disebabkan lemahnya kinerja birokrasi. Saat ini realisasi anggaran Pemprov Bengkulu masih pada kisaran angka 30 persen.

Dempo menilai, lemahnya kinerja birokrasi itu tanpa sepengetahuan pimpinan sehingga berakibat pada teguran tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada Gubernur Rohidin Mersyah selaku kepala pemerintahan di Provinsi Bengkulu.

Bahkan Dempo memprediksi, gubernur selaku kepala pemerintahan tidak menerima laporan rinci dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terutama soal realisasi anggaran. Untuk itu dia meminta gubernu melakukan evaluasi terhadap kinerja jajarannya.

“Adanya surat teguran Mendagri itu, mau tidak mau Gubernur segera melakukan evaluasi internal. Sekaligus juga kita akan meningkatkan lagi pengawasan kepada mitra kerja eksekutif. Mengingat tidak dipungkiri juga akibat pandemi yang belum berakhir ini sedikit memecah konsentrasi pihak legislatif dalam melakukan tufoksinya.” terang politisi PAN ini kemaren, Selasa, (3/8/2021).

Dempo juga menjelaskan, jika realisasi anggaran tahun 2021 tidak sampai digenjot dikhawatirkan berimbas terhadap Dana Insentif Daerah (DID). Teguran dari Mendagri kata Dempo harus menjadi warning  bagi gubernur beserta jajarannya untuk lebih meningkatkan kinerja.

“Soal masih rendahnya serapan anggaran ini, dalam pembahasan APBD Perubahan kita (DPRD) akan menggedor pihak eksekutif lagi. Belum lagi kita mendapatkan kabar bahwa insentif tenaga kesehatan (nakes) yang menangani pasien Covid 19 sampai saat ini belum dicairkan.” kata Dempo. [Panji Putra Pradana]