22.4 C
Indonesia
Kamis, Agustus 18, 2022

Diduga Bendahara Bapenda BU Transfer Insentif Pajak Kepada Bupati Mian

Telisik.co, Bengkulu Utara – Kembali mencuat ke publik, terkait dugaan slip setoran rekening pribadi Bupati Ir. H. Mian melalui Bank Bengkulu senilai Rp. 109 Juta pada tanggal 21 Desember 2018 oleh Bendahara Bapenda Bengkulu Utara. Uang tersebut diberikan untuk pemberian insentif pemungutan pajak tahun 2018 yang sempat menghebohkan di tahun 2019 hingga sampai saat ini masih menjadi tanda tanya bagi publik dan semakin menarik untuk ditelusuri kembali dugaan tersebut.

Pemberitaan ini sempat menghebohkan di tahun 2020 kemarin. kembali mencuatnya pemberitaan adanya slip setoran tersebut, yang mana hal ini terindikasi adanya KKN serta menguntungkan orang lain menggunakan uang negara, dan akan menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat Bengkulu Utara kepada pemerintahan yang sekarang dimana Kabupaten Bengkulu utara saat ini dipimpin kembali oleh Ir. H. Mian.

Bupati Bengkulu Utara Ir. H. Mian, selaku penerima insentif pemungutan pajak ditahun 2018 sebesar Rp. 109.691.258,19 yang diberikan oleh Bendahara Bapenda berinisial JI melalui Bank Bengkulu pada tanggal 21 Desember 2018 masih bungkam dan belum bisa dimintai klarifikasi terkait hal ini.

Sementara itu dilansir dari Rubrik News. Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bengkulu Utara mengatakan, masih terus melanjutkan pengusutan kasus ini. Dimana, sejauh ini pihaknya telah merampungkan pengumpulan data, dan masih mengumpulkan bukti- bukti lainnya. Hal ini ditandaskan oleh Kepala Kejari BU Elwin Agustian Kahar, SH,MH yang ditemui di ruang kerjanya.

“Iya, saat ini pengusutan soal insentif upah pungut pajak daerah yang masuk ke rekening Bupati BU masih kita usut. Sebelumnya sudah saya tandaskan, bahwasanya kendati Pilkada, kami tetap melanjutkan proses pengusutan dugaan korupsi ini,” ujar Elwin.

Elwin pun mengatakan, pihaknya berharap kepada semua pihak yang mengawal kasus ini agar dapat mengerti dengan kondisi saat ini. Selain karena kondisi pandemi covid-19, yang cukup merepotkan dalam hal melakukan penyelidikan secara langsung, juga yang namanya mengusut suatu kasus dugaan korupsi juga memerlukan ke hati-hatian.

Pihaknya, tidak akan mengambil risiko dan kesalahan, walau sekecil apapun kesalahan tersebut. Jika nanti pengusutan ini rampung, dan mulai naik ke lidik atau sidik, ia akan memastikan semua pihak akan mengetahuinya.

“Kami tidak akan main-main lagi dengan mengusut tuntas kasus ini, jadi kami meminta semua pihak bersabar. Kasus ini tetap kita lanjutkan pengusutannya, tanpa berhenti, yang jelas, jika nanti sudah selesai akan kita adakan jumpa pers,” demikian Elwin.

Seperti diketahui, pernyataan ini dibuat Elwin, seiring adanya pertanyaan awak media atas pengusutan indikasi korupsi dan Kolusi serta Nepotisme (KKN), di Kejari Bengkulu Utara yang terkesan pasif. Padahal, seperti disebutkan bahwa, indikasi korupsi di Bengkulu Utara ini cukup mengkhawatirkan dan akan mengorbankan masyarakatnya. Seperti halnya, terkait temuan slip setoran insentif upah pungut pajak, yang sejatinya dinikmati para penagih pajak, justru diduga hanya masuk ke rekening pribadi Bupati Bengkulu Utara Ir. Mian dan Wakilnya.

Selain itu, berdasarkan data LKPD audit BPK RI tahun 2018. Terdapat sejumlah insentif yang tercatat. Diantaranya, Belanja Insentif Pemungutan pajak sebesar Rp 669.613.646. Sementara itu realisasinya, terdapat belanja insentif pemungutan restribusi Rp. 96.925.000. Lalu, saat ini daerah tercatat memiliki beban pembayaran insentif. Seperti, Beban insentif pemungutan pajak daerah pajak hotel Rp. 280.000, pajak restoran Rp. 1.250.000, pajak hiburan Rp. 130.000, pajak reklame Rp. 2.080.000, pajak penerangan jalan Rp. 146.478.357, pajak mineral bukan logam dan batuan Rp. 21.949.200, bea atas perolehan hak atas tanah dan bangunan Rp. 12.187.500, terakhir, arus keluar belanja insentif pemungutan pajak daerah Tahun 2018 sebesar Rp. 184.355.057. (dilansir dari Rubriknews).

Berdasarkan data yang dihimpun dan dimiliki oleh salah satu pewarta media yang ada di Bengkulu utara ini bahwa, pemberian insentif pemungutan pajak Bengkulu Utara tahun 2018 yang diberikan oleh pihak Bapenda Bengkulu Utara melalui Bendahara Bapenda kepada Bupati Ir. H. Mian sebesar Rp. 109.691.258,19 sedangkan Wakil Bupati Bengkulu Utara menerima sebesar Rp. 47.010.540, jadi jika ditotalkan pemberian insentif untuk Bupati dan wakil Bupati Bengkulu Utara ini sebesar Rp. 156.701.798,19.

Dari pemberian insentif pemungutan pajak daerah tersebut, menimbulkan pertanyaan baru. Apakah Pemberian insentif pemungutan pajak daerah yang diberikan oleh pihak Bapenda Bengkulu Utara melalui Bendahara Bapenda, sudah termasuk dengan Pajak Penghasilan (PPh) atau belum.

Sebelumnya, berdasarkan data yang dihimpun oleh pewarta media tersebut, Senin (24/08/2020) ditahun 2018, untuk penganggaran belanja insentif upah pungut, diduga dianggarkan kedalam dua jenis objek belanja insentif. Yakni, Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Belanja Insentif pemungutan retribusi daerah.

Untuk anggaran belanja insentif pemungutan pajak daerah dianggarkan sebesar Rp. 669.613.646,00 sedangkan untuk anggaran belanja insentif pemungutan retribusi daerah sebesar Rp. 96.925.000,00, jadi jika ditotalkan untuk belanja insentif kedua jenis pemungutan pajak daerah dan pemungutan retribusi daerah sebesar Rp. 766.538.646. Sedangkan untuk sisa anggaran pemberian insentif saat ini masih menjadi tanda tanya. Kemana sisa anggaran pemberian insentif tersebut.

Editor: Panji Putra P

Latest news
Related news