Ketua LSM GEMPUR Sumt Sardion M Lumban Batu. S, Foto: Telisik.co

Telisik.co, Sumut – Dewan Pimpinan Daerah LSM Pemerhati Kinerja Aparatur Negara GEMPUR Provinsi Sumatera Utara yang diketahui oleh Sardion M Lumban Batu, menyayangkan sikap para wakil rakyat di daerah Humbang Hasundutan yang viral baru-baru ini, Selasa (21/9/2021).

Ketua DPRD Humbang Hasundutan Ramses Lumban Gaol harus menahan rasa malu dan amarah saat memimpin rapat pembahasan APBD Perubahan 2021, Selasa (21/9/2021). Berawal dari interupsi peserta rapat, dan akhirnya Ketua Fraksi Golkar Bantu Tambunan menyiram air minum ke wajah ketua DPRD.

Menanggapi proses rapat yang menjadi tontonan warga itu, Ketua LSM GEMPUR Sumt Sardion M Lumban Batu. SH yang menilai bahwa peristiwa itu tidak akan terjadi jika tidak ada penyebabnya.

“Kita mengikuti perkembangan lewat media, berbagai informasi dari anggota DPRD yang memberikan penjelasan, diakibatkan adanya keputusan yang diambil sepihak,” ungkapnya.

Sebagaimana disampaikan para anggota DPRD, bahwa pembahasan Perubahan APBD tahun 2021 tidak bisa dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Perda Pertanggungjawaban APBD tahun 2020 kan tidak ada, jadi perubahan untuk APBD 2021 tidak semestinya dilakukan,” jelasnya.

Sardion M juga mengatakan bahwa kebijakan itu diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 Pasal 317 poin (4), “Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya”.

Jadi, Sardion menyayangkan tindakan yang tidak terduga dilakukan oleh anggota DPRD yang paham akan aturan tersebut. Pembahasan Perubahan APBD yang dilakukan terkesan adanya upaya menerapkan keputusan dengan kesewenang – wenangan pimpinan rapat.

Lanjut Sardion, atas himbauan Gubernur Sumut, mayoritas anggota DPRD Humbang Hasundutan sudah ingin mengalah dalam mengesahkan Perda RPJMD yang sudah melewati batas waktu sebelumnya.

Pengesahan RPJMD ini pada 3 September 2021 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD juga menyepakati dan menetapkan pembentukan Pansus Covi-19, Pansus Asset dan Pansus Tata Tertib.

“Bahkan diumumkan adanya perubahan anggota Badan Kehormatan Dewan (BKD) karena ada anggota yang meninggal. Tapi kemudian, ke tiga pansus yang dibentuk, entah hak darimana ketua DPRD seenaknya membatalkan tiga pansus tersebut. Sudah jelas, paripurna adalah rapat tertinggi dalam pengambilan keputusan, tidak ada yang bisa membatalkannya, kecuali melalui rapat paripurna untuk membatalkannya,” ujarnya.

Bahkan, Sardion menduga Ketua DPRD Humbahas sengaja mencari alasan untuk tidak meng SK kan BKD tentang perubahan susunan anggota yang diantaranya adalah Bantu Tambunan.

“Jadi sangat wajar, jika yang benar sengaja dilanggar untuk menunjukkan kewenangan Ketua DPRD, kondisi seperti ini akan hanya menambah kegaduhan di internal DPRD yang justru mengabaikan kepentingan pembangunan daerah, melainkan kepentingan oknum-oknum tertentu saja. Kali ini kita tidak tahu menau mereka mau dibawah kemana ini daerah,” pungkas Sardion dengan kekesalan.

Editor: Panji Putra Pradana