Pansus Bahas RPJMD, Foto : Doc

Telisik.co, Bengkulu – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu saat membahas Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, Edwar Samsi, S.Ip, MM mengaku pesimis kalau visi dan misi serta program yang berisikan janji kampanye itu bisa terwujudkan. Karena Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu diprediksi bakal sulit terealisasi.

Husin Sampaiakan Terapan 18 Program Gubernur- Wakil Gubernur, Foto: Doc

“Bagaimana tidak, dari bidang keuangan, proyeksi APBD Provinsi Bengkulu konstan dalam artian tidak ada peningkatan sama sekali yakni berkisar Rp 3,3 triliun. Bahkan perkiraan APBD tahun anggara (TA) 2023 itu hampir sama dengan TA 2019. Inikan sangat ironis sekali,” jelas Edwar, Senin (26/7/2021).

Edwar mengatakan, dengan prediksi APBD dalam RPJMD itu, pihaknya sangat pesimis dengan visi-misi serta program Gubernur dan Wagub yang disampaikan saat kampanye pada Pilkada serentak lalu, hal ini sulit terealisasi.

“Karena dengan prediksi nilai APBD tersebut, untuk mewujudkan rencana pembangunan daerah saja belum tentu bisa dilakukan. Apalagi mewujudkan program lainnya,” sesal Edwar.

dengar pendapat penjabaran pihak eksekutif, Foto: Doc

Edwar juga mengatakan, dalam pembahasan RPJMD ini, salah satunya bertujuan untuk menyelaraskan janji kampanye Gubernur dan Wagub, seperti 18 program Rohidin-Rosjonsyah saat Pilkada lalu.

“Saat kita prediksikan dengan nilai APBD tersebut, tak menutup kemungkinan 18 program itu nantinya tidak bisa direalisasikan,” katanya.

Lebih lanjut lagi, meskipun demikian pihaknya tetap memberikan solusi kepada Pemprov agar nilai APBD bisa meningkat, yang tetap disesuaikan dengan aturan. Seperti menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), melakukan pinjaman, mengusulkan kegiatan di Kementerian, kerjasama dengan Badan Usaha baik tingkat pusat ataupun daerah, dan beberapa solusi lainnya.

“Solusi ini kita sampaikan karena untuk mewujudkan visi misi serta program Gubernur dan Wagub tidak cukup dengan mengandalkan DAU atau DAK saja. Makanya kita juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bisa berinovasi. Terlebih saat ini dari total APBD kita, sekitar Rp 1,6 triliun habis untuk belanja pegawai saja,” pungkas Edwar. [Panji Putra Pradana]