Telisik.co, Bengkulu – Selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Sekala Mikro di Kota Bengkulu masih didapati sejumlah warga yang tidak menjalani protokol kesehatan Covid-19. Pada hal Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu telah memberi peringatan melalui Surat Edaran (SE) Walikota, nah itulah pedoman kita.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Bengkulu Murlin Hanizar mengatakan, masih banyaknya pelanggar PPKM di Kota Bengkulu. Padahal Pemkot telah menerbitkan Surat Edaran Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penghentian kegiatan yang bersifat keramaian/kerumunan.

“Ya karena informasi pengetatan PPKM Mikro ini baru bagi masyarakat, dari titik pantauan kita selama melakukan patroli masih ditemukan sejumlah warga yang tidak menjalani prokes. Saat ini kita telah memberikan sangsi teguran, lisan, terulis serta sangsi-sangsi lainya,” kata Murlin, Senin (12/7/2021).

Hal ini dikatakan Murlin pihaknya terus melakukan kegiatan pengawasa tempat-tempat hiburan malam.

“Tapi ini jauh lebih baik jika dibandingkan sebelum kita melakukan pengetatat PPKM. Karena sebagian masyarakat sekarang sudah tahu dan banyak kekhawatiran untuk beraktivitas di luar,” jelas Murlin.

Murlin mengatakan, sebagai Tim Satgas Pam Gakkum Pendisiplinan Covid-19 Provinsi Bengkulu pihaknya tetap akan terus melakukan pengawasan dan melakukan pemantauan terhadap masyarakat.

“Kita akan terus melakukan pengawasan di sejumlah titik kerumunan, seperti tempat hiburan malam dan kuliner. Karena sesuai aturan saat ini tempat hiburan malam yang sifatnya kerumunan tidak boleh melakukan aktivitas lebih dari pukul 17.00 WIB,” ungkapnya.

Murlin sangat menekankan, jika pada pengetatan PPKM Mikro ini dari patroli dilakukan masih ditemukan pihak membandel dari kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah, maka pihaknya akan melakukan tindakan tegas. Dengan memberikan sanksi, baik teguran maupun berupa sanksi sosial.

“Kalau masih ditemukan kelonggaran ini tentu membahayakan. Untuk sanksi mungkin sekarang kita masih lakukan sanki teguran dan sosial. Tapi jika nanti Perda tentang Covid-19 yang saat ini regulasinya sedang dibahas pihak DPRD disahkan, sanksi yang sebenarnya akan kita lakukan,” pungkasnya. [Panji]