Telisik.co, Purwakarta – Saat ini Kejaksaan Agung dan KPK harus melakukan koordinasi dalam melakukan penumpasan kasus suapaya tidak menimbulkan ego sektoral dalam menangani sebuah perkara.

Disampaikan oleh Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Hibnu Nugroho, menilai bahwa dalam penerapan koordinasi yang dilakukan antara Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menghindarkan ego sektoral dalam penanganan sebuah perkara.

“Di dalam melakukan penanganan penyidikan di Indonesia itu kan ada penyidik Polri, penyidik Kejaksaan, dan penyidik KPK. Kami ini dalam suatu ilmu pengetahuan, kami mengatakan suatu lembaga penyidikan,” katanya, Kamis (7/10/2021).

Hal itu juga ada dalam keterkaitan dengan adanya penyerahan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembelian gas alam cair (LNG) di PT Pertamina (Persero). Hal ini disampaiak Hibnu, dari Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hibnu mengatakan, bahwa pada masa lalu antara penyidik KPK, penyidik Kejaksaan, dan penyidik Polri terdapat potensi suatu ego sektoral, sehingga terjadilah tumpang tindih dalam penanganan suatu perkara.

Saat ini dengan adanya perkembangan, Hibnu mengatakan, bahwa dalam konteks penanganan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pembelian gas alam cair itu sebagai bentuk integralisasi bagi penyidikan atau bentuk sinergitas penyidikan, sehingga bukan suatu hal yang kaku atau salah.

“Justru sekarang ini, bagaimana dalam suatu objek yang sama, ketika ada dua penyidik yang sama menjadi satu dalam rangka mencari bukti-bukti, mengumpulkan bukti, sehingga menjadikan suatu bahan di dalam penuntutan oleh jaksa. Nah hal ini sebagai suatu yang humanis saya kira. Ini saya kira perlu dikembangkan untuk kedepan,” ungkapnya.

Hibnu juga mengatakan dengan kondisi saling dilimpahkan ini munculah istilah joint investigasi antara penyidik Kejaksaan dan penyidik KPK, sehingga ada diskusi dari kedua pihak.

“Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pembelian gas alam cair dilimpahkan oleh Kejagung kepada pihak KPK karena pada awalnya kedua lembaga tersebut sama-sama melakukan penyidikan. Untuk menghindari suatu ego sektoral, tumpang tindih, maka lebih baik diserahkan salah satu karena golnya sama, dalam rangka menjalankan suatu sistem peradilan,” jelas Hibnu.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung RI telah menyerahkan penyidikan perkara dugaan indikasi fraud dan penyalahgunaan kewenangan dalam kebijakan pengelolaan LNG Portofolio di PT Pertamina (Persero) kepada pihak KPK.

Disini juga diterangkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (4/10/2021) malam, menyebutkan, bahwa Direktur Penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung telah melakukan kegiatan penyelidikan terkait kasus tersebut.

Didalam sebuah penyelidikan tersebut Leonard mengatakan, bahwa kasus ini sudah dilakukan sejak 22 Maret 2021 atas dugaan indikasi fraud dan penyalahguna kewenangan dalam melakukan sebuah kebijakan pengelolaan LNG Portofolio di PT. Pertamina (Persero). “Saat ini tim penyelidik telah selesai melakukan penyelidikan untuk selanjutnya dinaikkan ketahap penyidikan,” ucap Leonard.

Lanjut Leonard, berdasarkan hasil koordinasi dengan KPK, diketahui penyidik KPK saat ini juga telah melakukan penyidikan terhadap kasus yang sama. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya tumpang-tindih dalam penanganan sebuah perkara, Kejaksaan Agung RI mempersilahkan KPK untuk melakukan penyidikan.

Editor: Panji Putra Pradana