Usin Abdisyah Putra Sembiring, Ketua Fraksi Hati Nurani Indonesia, Foto Panji.P

Telisik.co, Bengkulu- Pengisiam jabatan Sekertaris Dewan (Sekwan) Provinsi Bengkulu menjadi sorotan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, Senin (11/10/2021).

Walaupun jabatan Gubernur memiliki kewenangan penuh untuk melakukan rotasi dan mutasi terhadap para pejabat, untuk mendukung dirinya dalam melaksanakan tugas. Namun dalam hal tersebut tidak berarti dapat dilakukan terhadap semua posisi jabatan.

Dalam hal ini seperti jabatan Sekwan, penunjukan atau penempatan jabatan ini harus dilakukan berdasarkan persetujuan dari pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu. Tidak serta merta hanya dapat ditunjuk tanpa persetujuan pihak legislatif yang ada.

Disampaikan ketua Fraksi Persatuan Nurani Indonesia (PNI) DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, SH angkat bicara menanggapi mutasi pejabat di Lingkungan Pemprov Bengkulu beberapa waktu lalu. Khususnya yang diisi dalam jabatan Sekwan Provinsi Bengkulu.

Usin mengatakan, didalam mengisi jabatan Sekwan ini memiliki posisi yang cukup strategis dalam sebuah lembaga pemerintahan.

Karena Sekwan berdiri di posisi antara legislatif dan eksekutif. Sehingga dengan adanya penunjukan sekwan, tanpa ada persetujuan dan pemberitahuan kepada DPRD Provinsi Bengkulu, dalam hal ini Usin mempertanyakan kepada Gubernur Bengkulu, selaku kepala daerah yang sudah mengambil kebijakan mengisi jabatan Sekwan Provinsi Bengkulu.

“Kita lebih bersifat mengingatkan karena sepengetahuan kita ada norma yang diduga belum dijalankan dalam pemerintahan daerah, khususnya dalam pergantian pejabat umumnya dan di lingkungan sekretariat dewan khususnya,” kata Usin.

Usin mengatakan, dalam menjalankan sebuah roda pemerintahan ini perlu ada asas-asas pemerintahan yang baik. Dengan Keluarnya Surat Keputusann (SK) pergantian Sekretaris Dewan Provinsi Bengkulu ini, selain diduga tanpa pemberitahuan dan persetujuan DPRD serta pimpinan DPR, juga belum mengundang Alat Kelengkapan Dewan (AKD), khususnya ketua fraksi yang ada di DPRD Provinsi Bengkulu.

“Dengan ini saya menyatakan bahwa SK itu batal demi hukum, meskipun nantinya akan ada koordinasi lanjutan. Bisa diistilahkan seperti terbit akta kelahiran dulu sebelum ada kelahiran anak. Kita mengingatkan bukan ada benci atau seperti apa,” tambahnya.

Usin mengatakan, bahwa keputusan yang disinyalir tanpa prosedur dimaksudkan bukanlah sebuah pelanggaran lagi. Namun sudah bisa disebut keputusan yang cacat hukum. Terlebih lagi dalam pelantikan Sekwan ini merupakan mantan Sekda Kaur yang diyakini mengetahui prosedur dan mekanisme di lembaga perwakilan rakyat.

Semestinya sebelum jabatan tersebut diberikan harus mengingatkan pemerintahan di lingkup Pemprov Bengkulu terkait hal tersebut.

“Jika hulu di muaranya salah, kira-kira apa yang akan terjadi di hilirnya. Terkait SK ini sesuai aturan ya batal dan kita tidak akui jabatan (Munandar) yang ditunjuk sebagai Sekwan Provinsi, tapi masih M.Rizal,” tutup Usin.

Editor: Panji Panji Putra Pradana