sumardi

Telisik.co, Bengkulu – Dewan Perwakan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu sangat sesalkan dengan adanya penerapan aktifitas Ship To Ship (STS) atau alih-alih yang dilakukan di sekitar pintu alur pelabuhan Pulau Baai. Hal ini sangat tidak sesuai kalau STS masih diluar pelabuhan pulau bai.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah akan berhubungan langsung dengan adanya protes terhadap aktifitas Ship To Ship (STS) atau alih-alih yang dilakukan di sekitar pintu alur pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu.

“Di seputaran Pulai Tikus, STS yang memang dilarang. Tapi jika di sekitar pelabuhan, kemungkinan besar diizinkan. Tapi nanti kita lihat terlebih dahulu, sehingga aktivitas yang dilakukan oleh kalangan nelayan tersebut dapat diketahui secara pasti,” kata Gubernur Rohidin. pada Jumat (2/7/2021).

Disisi lain, Ketua Komisi III DPRD Provinsi, Drs. Sumardi, MM akan memastikan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan juga akan melaporkan keluhan para nelayan terhadap aktifitas STS yang secara langsung tidak mengganggu area tangkapan tersebut.

“Kita juga heran mengapa pengelola pelabuhan Pulau Baai itu, dalam hal ini PT. Pelindo II Cabang Bengkulu melakukan STS di luar pelabuhan. Apalagi, berdasarkan informasi yang diperoleh, saat ini kedalaman pintu alur sudah berada diangka -10 meter Low Water Spring (LWS), yang berarti kapal besar sudah bisa masuk dalam kolam pelabuhan. Kalau STS masih di luar pelabuhan, artinya sia-sia saja pengerukan alur yang mengurus anggaran miliar,” sesal Sumardi.

Ditambahkan Sumardi juga akan segera mengagendakan melakukan pengecekan secara langsung terhadap aktifitas STS yang dimaksud, sehingga nantinya permasalahan ini tidak berkepanjangan.

“Masalah itu juga menyangkut kehidupan para nelayan yang kehilangan area tangkapan. Kita akan cek kembali,” pungkas Sumardi. [Panji]