Telisik.co, Bengkulu – Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Provinsi Bengkulu hari Senin (4/10/2021) menggali informasi ke Kanwil BPN Provinsi Bengkulu untuk mengetahui bagaimana kelanjutan perpanjangan HGU yang dimiliki PT Pamorganda. Disini LIRA Bengkulu menyampaikan aspirasi masyarakat terkait tuntutan 20 persen atas HGU perkebunan PT Pamor Ganda yang saat ini dalam proses perpanjangan.

Saat pihak LIRA menanyai hak masyarakat yang dijanjikan itu 20 persen dari HGU perkebunan PT Pamor Ganda, Kepala Kanwil BPN Provinsi Bengkulu melalui Kabid Hubungan Hukum Pertanahan, Adam Hawadi SH mengatakan, saat ini pihak BPN hanya menerima data dari kelengkapan permohonan perpanjangan HGU dari pihak yang berkaitan.

Selanjutnya, Adam menambahkan, saat ini PT Pamor Ganda sudah mengajukan perpanjangan atas HGU sebesar 2853,07 Hektar (Ha) dengan rincian HGU 28 yang luas sebelumnya 1655 Ha menjadi 1562 Ha. Kemudian HGU 29 sebelumnya seluas 1587 menjadi 1293 Ha.

Lebih lanjut Adam mengatakan, PT Pamor Ganda ini telah melakukan satu program yaitu Plasma sebesar 693,92 Ha. Artinya itu sudah 24,32 persen yang diberikan kepada masyarakat.

Disaat bersamaan, Sekda LIRA Provinsi Bengkulu Aurego Jaya menyangga dan membenarkan, bahwa Program Plasma yang diberikan kepada masyarakat itu tidak pada HGU 28 dan 29 dan terletak di Desa Tanjung Dalam dan Desa Pagardin, Kecamatan Ulok Kupai.

Lanjut Aurego, sedangkan HGU yang diajukan perpanjangan oleh PT Pamor Ganda adalah HGU 28 dan 29 yang terletak di Desa Kuala Langi, Desa Talang Baru, Desa Pasar Ketahun dan Desa Lubuk Mindai, Kecamatan Ketahun.

“Nah Ini tidak masuk akal, seharusnya yang berhak mendapatkan plasma tersebut itu adalah empat desa di Kecamatan Ketahun. Dimana ke empat desa tersebut merupakan desa penyangga yang HGU-nya diajukan perpanjangan oleh PT Pamor Ganda, bukan desa di Kecamatan Ulok Kupai. Saat ini semakin kuat kami menduga, bahwa pihak BPN sangat berbelit-belit dan seolah-olah tutup mata atas permasalahan ini,” ungkap Aurego.

Sebelumnya LIRA Provinsi Bengkulu juga melakukan investigasi dan juga meminta konfirmasi kepihak Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu.

Disini, Kepala Dinas TPHP Ricki Gunawan mengatakan, terkait dengan polemik perpanjangan HGU PT Pamor Ganda di Bengkulu Utara, Ia telah meminta BPN terbuka dengan instansi terkait. Disini Ricky juga mengatakan bahwa, Pada prinsipnya Dinas TPHP mempunyai peran dan fungsi sebatas pengawasan.

“Jangan susah nian kami hubungi, kita semua kan mau bantu mengeluarkan hak masyarakat, jadi BPN jangan tertutup dong,” ujar Ricki.

Disisi lain, setelah mendengar berbagai keterangan, Gubernur LIRA Provinsi Bengkulu Magdalena Mei Rosha menjelaskan, bahwa Atas dasar Surat Gubernur Bengkulu tertanggal 02 September 2021 dengan Nomor 515.21/1294/DTPHP/2021 yang ditujukan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Bengkulu yang mana Perihal Penundaan Proses Perpanjangan HGU PT Pamor Ganda, instansi terkait harus menyelesaikan terlebih dahulu polemik tuntutan masyarakat yaitu suatu perihal pelepasan 20 persen dari HGU.

“Negara dalam hal ini, pemerintah pusat telah membuat suatu regulasi terkait perpanjangan HGU, jadi instansi terkait jangan menghalang – halangi dan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam undang – undang yang berlaku. Dimana, disitu juga ada hak-hak masyarakat yang harus dan wajib diberikan atas prosedural perpanjangan HGU,” pungkas Gubernur LIRA.

Pewarta: Panji Putra Pradana