Aksi teatrikal gabungan aktifis lingkungan dan warga Teluk Sepang, Kota Bengkulu di depan PTUN Bengkulu, Senin, 20 September 2021, Foto: Dok

Telisik.co, Bengkulu – Imbas dari ditolaknya gugatan Izin Lingkungan PLTU Teluk Sepang yang dilakukan oleh Tim Advokasi Langit Biru (TALB) berujung terjadi kembali terjadinya gerakan massa. Senin, 20 September 2021, gabungan aktifis lingkungan Kanopi Hijau Indonesia bersama dengan masyarakat Teluk Sepang menggelar aksi teatrikal di depan PTUN Bengkulu.

Korlap Aksi, Erin Dwiyanda menyayangkan putusan hakim pada tingkat pertama, banding, dan kasasi yang menolak gugatan warga kelurahan Teluk Sepang Kota Bengkulu. Ia menyebut argumentasi hakim yang menyatakan, bahwa belum ada dampak yang diterima penggugat dan dokumen Amdal merupakan tindakan antisipatif guna mengatasi semua dampak akibat beroparasinya PLTU Batubara merupakan kekhilafan yang nyata.

Faktanya, Kanopi Hijau Indonesia menemukan, bahwa adanya ketidak patuhan terhadap dokumen berupa pengangkutan Batu Bara yang seharusnya dilakukan lewat laut namun, nyatanya menggunakan jalan negara serta adanya warga yang tersengat aliran listrik. Selain itu juga ditemukan PLTU secara sengaja membuang limbah abu bawah ke lokasi pembuangan sementara tanpa adanya pagar pembatas.

“Fakta ini yang sulit dimungkiri dan mirisnya lagi respon para pemangku lamban dan terkesan melakukan pembiaran” kata Erin dalam keterangannya usai menggelar aksi teatrikal dikutip Bengkuluinteraktif.com, Senin, (20/09/2021)

Selanjutnya kata Erin, hakim juga menyatakan bahwa, para penggugat tidak memiliki hak gugat atau legal standing. Faktanya adalah Jalaludin dan Harianto adalah penggugat yang terkena dampak akibat pemasangan jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT). Selain itu masih banyak hal lain yang disebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia seperti UU Tata Ruang dan UU Bencana.

Atas penolakan itu, Tim Advokasi langit Biru (TaLB) telah mengajukan mengajukan permohohan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Tata Usaha Negera Provinsi Bengkulu.

Saman lating S.H selaku ketua TaLB menyatakan, PK adalah upaya hukum luar biasa yang mereka tempuh dengan alasan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama.

Sementara Harianto, salah satu penggugat menyatakan bahwa penolakan terhadap adanya PLTU Batubara Teluk Sepang ini, didasari oleh pengetahuan bahwa mereka selaku orang yang berada paling dekat dengan pembangkit akan menjadi korban pertama.

“Sekarang ini saja kami sudah dilanda rasa khawatir yang mendalam akibat adanya insiden SUTT di Babatan. Belum lagi ancaman turunnya tingkat kesehatan dan hilangnya fondasi ekonomi. Kami tidak mau nasib kami disandarkan kepada dokumen AMDAL yang sejak awal penyusunannya sudah diprotes” kata dia.

Sepadan dengan yang disampaikan aktifis Kanopi Hijau Indonesia, Olan Sahayu yang menyatakan bahwa aksi teatrikal yang mereka gelar merupakan gabungan dari berbagai elemen. Warga korban, organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, kelompok seni dan organisasi kepemudaan lainnya.

Olan menegaskan, perlawanan terhadap energi kotor utamanya PLTU Batu bara belum tuntas dan telah menjadi agenda bersama. Negara harusnya beralih ke energi bersih yang berlimpah bukan malah menjadi promotor dari energi kotor yang telah terbukti membuat planet dan warga semakin rentan. Olan meminta izin lingkungan PLTU Teluk Sepang dicabut demi keselamatan sumber penghidupan rakyat.

Editor: Riki Susanto