Telisik.co, Bengkulu – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polisi Daerah (Polda) Bengkulu adakan press rilis terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan cara melakukan pemungutan uang Bantuan Langsung Tunai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (BLTUMKM) yang dilakukan oleh pejabat Desa Air Napal, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah.

Dugaan tindak pidana korupsi berupa secara melawan hukum dengan melakukan pemungutan uang Bantuan Langsung Tunai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (BLTUMKM) di Desa Air Napal, Kec. Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah ini.

“Dana ini bersumber dari Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) APBN T.A. 2021. Kejadian ini dilakukan oleh pelaku didepan BRI Unit Pondok Kelapa, Jalan Raya Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kepala, Kabupaten Bengkulu Tengah,” ungkap Direktur Reskrimsus Kombes Pol Aries Andhi S.IK melalui Kanit 2 Subdit III Tipidkor AKP Khoiril Akbar S.IK, dalam press releases di Mapolda Bengkulu, Minggu (26/9/2021).

Bantuan ini rata-rata pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Benteng sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) pelaku usaha yang mendapatkan BLT-UMKM dari Kementerian Koperasi dan UMKM nilainya sebesar Rp.2.400.000,-/pelaku usaha yang akan diberikan dua tahap, tahap pertama sebesar Rp.1.200.000.-.

“Keempatnya diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan melakukan pungutan uang Bantuan Langsung Tunai Usaha Mikro Kecil dan Menengah BLT-UMKM) di Desa Air Napal Kecamatan Bang Haji Bengkulu Tengah, yang bersumber dari Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) APBN TA 2021,” jelas Dirsus.

Pada hari selasa tanggal 21 September 2021 s/d hari jumat tanggal 24 September 2021, terdapat 63 (enam puluh tiga) pelaku usaha penerima UMKM desa Air Napal melakukan pencairan bantuan tahap pertama di BRI Unit Pondok Kelapa, namun dalam pelaksanaannya pihak perangkat desa saudara AN selaku Kadun 1, IH selaku Kadun 2 dan SM selaku Kasi Pemerintahan dengan paksaan melakukan pemotongan uang dengan cara meminta pihak pelaku usaha menyerahkan uang bantuan sebesar Rp.300.000, s/d Rp.350.000, kemudian uang diserahkan kepada saudara LS selaku Sekretaris Desa.

Pada saat perangkat desa melakukan pemungutan potongan uang BLT-UMKM dari saudara Mus Mudaya selaku pelaku usaha di TKP, kemudian diamankan oleh penyidik dan didapatkan uang hasil pemungutan sebesar Rp.950.000, selanjutnya dilakukan pengembangan ke saudara LS selaku Sekdes Air Napal ditemukan uang sebesar Rp.9.550.000, sehingga totalnya Rp.10.500.000.

Para pelaku ini dijerat Pasal 12 huruf e UU Ri Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi bahwasanya pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara.

Terkait Laporan Polisi Nomor : LP-A/822/1X/2021/Siaga SPKT I, Tgl 24 September 2021; Laporan Polisi Nomor : LP-A/823/1X/2021/Siaga SPKT |, Tg! 24 September 2021; Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/25.1/1X/2021/Ditreskrimsus tanggal 24 September 2021; Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin Sidik/26.1/X/2021/Ditreskrimsus tanggal 24 September 2021.

Pewarta: Panji Putra Pradana