Septo Adinara Ketua Ikatan Mahasiswa Pemuda Alas dan Maras (IMPAS), Foto: Telisik.co

Telisik.co, Bengkulu – Tidak diinginkan masyarakat saat mengetahui bahwa tapal batas yang ingin dibuat oleh Bupati Bengkulu Selatan (BS). Disini warga yang berada di tujuh desa di Semidang Alas dan Semidang Alas Maras, tidak menginginkan pihaknya masuk ke Kabupaten Bengkulu selatan.

Di jelaskan Septo Adinara Ketua Ikatan Mahasiswa Pemuda Alas dan Maras (IMPAS) masalah tapal batas saat ini masih berpedoman pada Undang-undang Pemekaran Kabupaten nomor 3 tahun 2003. Dan berpedoman juga pada Keputusan Mahkamah Kontitusi (MK) atas gugatan Pemda Bengkulu Selatan yang dimenangkan oleh Pemda Seluma. Jelas disitu di sebutkan bahwa batas wilayah antara dua Kabupaten yaitu batas eks kawedanan.

Dan kami dari masyarakat 7 Desa telah menyatakan Menolak Permendagri Nomor 9 Tahun 2020 tersebut yang menyatakan wilayah di tujuh desa masuk ke Kabupaten Seluma. Apa mungkin Permendagri bisa mengalahkan Undang-undang dan keputusan MK, kalau memang bisa lucu nya Republik ini, kata Septo.

“Tujuh Desa ini di klaim Bengkulu Selatan, saya sebagai orang Seluma merasa kecewa,” ungkap Septo, Senin (20/9/2021).

Septo, mengatakan bahwa kalau memang 7 Desa ini diklaim Bengkulu Selatan, akan sangat sulit bagi masyakat untuk menerimanya apalagi untuk mengurus semua surat-suratan dimulai dari awal lagi begitupun dari sisi bahasa dan budaya sangat berbeda.

Jika Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi memaksakan diri tetap memasang patok, Septo dengan nada yang agak tinggi mengatakan “jelas kita sebagai masyarakat akan menolak hal itu, kita mau lihat apakah benar-benar Bupati BS memasang patok itu atau tidak. Nah kalau memang itu terjadi apa boleh buat kami sebagai masyarakat tidak bertanggungjawab suatu saat nanti patok tersebut akan hilang seketika,”.

Septo juga menceritakan saat dirinya ingin menghadap Bupati Seluma Erwin Oktavian dirinya bertemu dengan salah satu anggota DPD RI Ahmad Kanedi yang akrab dipanggil Bang Ken dan Ia langsung membicarakan permasalahan ini dan meminta bantuan kepada Bang Ken.

“Pertama pada saat itu saya pernah bertemu langsung Bang Ken di Kantor Bupati Seluma saat saya ingin bertemu Bupati dan Bang Ken baru keluar dari ruangan Bupati Seluma. Lalu saya bertanya Bang masalah tapal Batas ini gimana? tolong dibantu karena abang orang Seluma khususnya, terus abang ini wakil kami dipusat sana. Lalu dijawablah sama Bang Ken dengan Simpel seperti ini, tidak usalah banyak ini itu dindo, tapal batas itu saling enjuak ambiak (saling berbagi bersama-red),” terang Septo.

Lalu hal yang di katakan Bang Ken menawarkan kepada Bupati Seluma dan Bupati BS, dirinya sebagai Senator Bengkulu siap menjadi mediator itu sampaikan Septo bahwa hal ini sudah pernah dilakukan oleh masing- masing Pemda. Pertemuan ini sudah dilakukan beberapa kali dan hal ini dilakukan secara bergantian. Bahkan pertemuan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dan Bengkulu Selatan secara resmi sudah pernah difasilitas dan dihadiri langsung oleh Gubernur Provinsi Bengkulu Dr. Rohidin Mersyah.

Pertemuan terakhir di bulan November 2020 sebelum pemilihan Kepala Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu yang di tandatangani atas nama Gubernur yaitu Hamka Sabri, mengirimkan surat ke Kabupaten Seluma yang inti dari isi nya kalau saya simak bahwa Pemprov tidak mampu menyelesaikan dan menyerahkan sepenuh nya kepada Kabupaten Seluma untuk menempuh jalur hukum dengan menggugat ke Mahkamah Agung.

“Nah yang menjadi pertanyaan saya, saling enjuak ambik yang dimaksud Bang Ken itu apa kalau masih mau mengadakan duduk bersama lagi. Kalau saya menilai nampak jelas bahwa Bang Ken tidak mengikuti dan memperhatikan daerah kami. Dan kami sangat kecewa,” tegas Septo.

Septo juga menyampaikan saat Ia bertemu dengan Bupati Seluma dan mewakili masyarakat untuk mengirimi sebuah surat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang menolak Tapal Batas ini.

“Dalam surat yang saya berikan kepada Bupati ini adalah semacam penolakan masyarakat yang ada di 7 Desa. Dalam surat tersebut terdapat tanda tangan unsur masyarakat, pemuda, ketua adat, camat, kades dan sebagainya, mereka telah melakukan tandatangan bahwa mereka tidak ingin masuk kedaerah BS,” pungkasnya.

Pewarta: Panji Putra Pradana