Telisik.co, Bengkulu – Fraksi DPRD Provinsi Bengkulu setuju Raperda Tentang Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 atau Sisa Lebih Perhitungan (SILPA) disahkan menjadi Perda. Meskipun demikian,keberadaan SILPA dan serapan tetap menjadi catatan atau rekomendasi, serta diminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dapat segera menindaklanjutinya dengan gambaran yang telah di berikan oleh para Fraksi.

Sementara itu untuk diketahui, total dana SILPA Provinsi Bengkulu yaitu Rp 102,54 miliar tertuang dalam bentuk saldo di Kas Daerah (Kasda) sebesar Rp 97,75 miliar, Rumah Sakit M. Yunus (RSMY) Rp 765,31 juta. Kemudian di Rumah Sakit Khusus Jiwa (RSKJ) Soeprapto Rp 312,93 juta, di bendahara pengeluaran Rp 138,82 juta, serta di bendahara BOS Rp 3,57 miliar.

Ketua Fraksi Persatuan Nurani Indonesia (FPNI) DPRD Provinsi, Usin Abdisyah Putra Sembiring, SH, MH mengatakan, SILPA lebih ini harus diprioritaskan pada pelayanan kesehatan dan meminta Gubernur lebih fokus pada recovery. Seperti ekonomi yang merupakan dampak pandemi.

“Jangan sampai SILPA ini malah digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif,” ungkap Usin, Jumat (27/8/2020).

Usin juga mengtakan, SILPA yang bisa diformulasikan berkisar Rp 50 hingga Rp 70 miliar. Rekomendasi tersebut diberikan karena masih banyak masyarakat yang terdampak pandemi, belum tersentuh bantuan dari pemerintah.

“Seperti yang tengah menjalani isolasi mandiri. Termasuk juga masyarakat yang terkena dampak secara ekonomi,” kata Usia usai paripurna pemandangan akhir fraksi dan pengambilan keputusan terkait Perda tersebut.

Selain itu juga, lanjut Politisi Partai Hanura ini, pihaknya juga meminta agar Pemprov dapat mengejar target serapan, mengingat serapan APBD sampai dengan saat ini masih sangat rendah.

“Sementara sekarang sudah lewat semester kedua tahun anggaran. Kemudian ketika terjadi serapan rendah, bagaimana bisa kita mengatakan pembangunan berjalan maksimal,” tegas Usin.

Tak jauh berbeda juga disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Edwar Syamsi, bahwa pada saat rapat Banggar tadi pihaknya mempertanyakan disaat penyampain sebelumnya bahwa itu diantaranya dana BLUD seperti RS M Yunus, RSJKO, Diknas yaitu Dana BOS.

“Nah dari beberapa itu kita Formulsikan ke kegiatan-kegiatan yang baru, nah termasuk dana yang disetorkan oleh KPU sebesar 15 Miliyar sekian. Seterusnya dana yang disetorkan oleh Bawaslu yang tidak tercatat itujuga yang akan kita Formulasikan,” ujarnya.

Lebih jauh dikatakannya, berkaitan dengan serapan, sejauh ini serapan tertinggi itu masih didominasi dengan belanja rutin. Sedangkan belanja modal masih sangat minim.

“Saat ini kita belum membuka apa untuk kegiatannya. Karena yang baru disampaikan itu adalah gambatan, istilahnya anggaran yang bisa kita Formulasikan di APBD Perubahan. Uang tersebut bisa masuk dalam APBD Perubahan,” singkat Edwar. [Panji Putra Pradana]