8.3 C
London
Jumat, November 26, 2021

Polda Bengkulu Lakukan Analisa Senjata yang Digunakan Pelaku Penembakan

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Telisik.co, Bengkulu – Dengan maraknya aksi kejahatan yang ada di Provinsi Bengkulu akhir-akhir ini, di antaranya karena kepemilikan senjata api (senpi) di kalangan masyarakat sipil. Polda Bengkulu mulai melakukan idenitifikasi terhadap kejahatan dengan menggunakan senpi ini apakah mereka menggunakan Senpi illegal atau bukan.

Direktur Reskrimum Polda Bengkulu, Kombes Pol. Teddy Suhendyawan, SIK mengatakan, pada saat ini pihaknya sedang menganalisa senjata apa yang dipakai. Hasil penyelidikan menunjukan bahwa penembakan yang dilakukan oleh pelaku di jalan, adalah terencana.

“Penemuan peluru tersebut akan kita cocokan dulu dengan hasil uji Balistik Forensik senjata api. Nanti kita akan tahu bagaimana hasil dari uji balistik ini apakah benar ini dari senpi organik atau dari senpi rakitan atau modifikasi,” ungkap Kombes Pol Teddy, Selasa (23/11/2021).

Kombes Pol Teddy juga mengatakan saat ini jenis senjata tersebut masih di uji balistik. “kita lagi melakukan pengajuan ke Laboratorium Kriminal (Labkrim), hasilnya belum selesai,”.

Dalam hal ini Teddy juga mengatakan seorang Polisi/ Petugas dalam menggunakan senjata api harus sesuai dengan prosedur penggunaan senjata api. Prosedur ini diatur dalam PERKAP No 1/ 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Ketentuan Penggunaan Kekuatan/ Tindakan Keras dan Senjata Api

Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/tindakan keras harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
2. Tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan;
3. Tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
4. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
5. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan
6. sesuai dengan hukum;
7. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi;
8. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras;
9. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

Setiap anggota Polri dalam melakukan tindakan kepolisian dengan menggunakan senjata api harus memedomani prosedur penggunaan senjata api sebagai berikut:

1. Petugas memahami prinsip penggunaan kekuatan dalam penegakan hukum: legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, dan masuk akal (reasonable).
2. Sebelum menggunakan senjata api, petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara:

a. Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas;
b. Memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat        tangan, atau meletakkan senjatanya; dan
c. Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.

3. Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak perlu dilakukan;

Dalam hal terdapat pihak yang merasa keberatan atau dirugikan akibat penggunaan senjata api oleh petugas maka:
1. Petugas wajib membuat penjelasan secara rinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat dari tindakan yang telah dilakukan;
2. Pejabat yang berwenang wajib memberikan penjelasan kepada pihak yang merasa dirugikan; dan
3. Tindakan untuk melakukan penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Dapat disimpulkan bahwa:

1. Senjata api atau alat lain dapat digunakan untuk menghentikan tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya keselamatan umum.
2. Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, anggota Polri diperbolehkan melepaskan tembakan peringatan.
3. Tembakan peringatan harus dilakukan secara aman, beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang di sekitarnya.
4. Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian yang tinggi (tidak menimbulkan recochet) apabila alternatif lain yang sudah dilakukan tidak berhasil.
5. Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian yang bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan.

Pewarta: Panji Putra Pradana

Latest news
Related news