20.4 C
Indonesia
Sabtu, Oktober 1, 2022

Polda Bengkulu Soroti Konflik Tambang Pasir Besi di Seluma

Telisik.co, Bengkulu – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus)  Polda Bengkulu juga menyoroti konflik tambang pasir besi di Desa Pasar Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Konplik ini terjadiantara masyarakat khususnya para kaum ibu yang sehari-hari bekerja mencari kerang disana, yang mana ibu-ibu disana menolak keberadaan tambang pasir besi yang akan dikelolah oleh  PT Flamingvecto Bakti Abadi.

Dijelaskan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Bengkulu Kombes Pol Aries Andhi bahwa dari hasil penelusuran pihaknya di Kementerian ESDM bahwasanya untuk perizinan PT Flamingvecto Bakti Abadi masih aktif sampai tahun 2030.

“Kami dari kepolisian yang pertama menyoroti masalah kegiatan itu tentunya terkait perizinan. Karena ini dasar yang harus dimiliki pelaku usaha. Dari penelusuran kami bahwa perusahaan ini masih aktif sampai tahun 2030,” kata Aries, Senin (27/12/2021).

Aries juga mengatakan bahwa saat Ia dan pihaknya dapat menunjukan bahwa surat dari Dirjen Minerba menjelaskan bahwasanya PT Flamingvecto Bakti Abadi merupakan pemegang IUP Operasi Produksi komoditas pasir besi. Sesuai keputusan Bupati Seluma Nomor 467 tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 seluas 168 hektare di Kecamatan Seluma Selatan dengan masa berlaku selama 20 tahun sampai Oktober 2030.

“Jadi kalau bicara legalitas, sudah sesuai dan tidak ada masalah tentang perizinan. Kemudian untuk memastikan lagi apakah izin itu berlaku dan aktif bisa kita sama-sama cek ke sistem yang ada di Dirjen Minerba yaitu Minerba One Data Indonesia (MODI). Jika perusahaan itu muncul dalam sistem dapat dikatakan bahwa perizinannya lengkap,” tambahnya.

Aries juga mengatakan bahwa dua pegangan tersebut menjadi pedoman pihaknya terkait masalah konflik tambang pasir besi di Kabupaten Seluma tersebut. Sementara itu, pihaknya wajib menjaga iklim investasi di setiap wilayah yang ada di Indonesi baik itu khususnya di Provinsi Bengkulu, Serta  pihaknya juga wajib menjamin keberlangsungan iklim investasi tersebut.

“Kami berharap tidak hanya polri yang menjaga iklim investasi ini, tentunya seluruh stakeholder. Terutama pemerintah daerah yang mempunyai besar kepentingan di wilayahnya dalam rangka menjamin keterlaksanaan dan membuka kesempatan investasi bisa ikut menjaga kegiatan ini dengan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat. Sehingga tidak terjadi permasalahan sosial di masyarakat terhadap pelaksanaan investasi ini,” pungkasnya.

Pewarta: Panji Putra Pradana

Latest news
Related news