21.4 C
Indonesia
Jumat, Januari 28, 2022

Polemik Penahanan Raport, Usin: Kita Minta Gubernur Segerah Keluarkan SE Kepada Seluruh Sekolah Dibawah Kewenangannya

Telisik.co, Bengkulu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu mendesak agar Pemerintahan Provinsi Bengkulu agar sesegera mungkin menyelesaiakan Polemik penahanan ijazah yang sampai viral dan ikut mendapat sorotan.

Usin Abdisyah Putra Sembiring. Politisi Hanura ini mendesak Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah untuk mengeluarkan Surat Edaran agar sekolah yang ada di Provinsi Bengkulu tidak lagi menahan ijazah siswanya.

“Jadi kenapa kita mendesak karena pertama ini di masa pandemi Covid-19 masyarakat sedang susah. Jangankan untuk mengambil ijazah anaknya, untuk makan saja sudah susah apalagi untuk mengurus ijazah menjadi beban tambahan. Tetapi harus diingat, ijazah ini sangat penting bagi anak-anak kita karena dapat dipakai untuk mereka lanjut kuliah atau mencari pekerjaan,” sampai Usin, Rabu (25/08/2021).

Polemik Raport, Foto: Telisik.co
Polemik Raport, Foto: Telisik.co

Dirinya menyebutkan, jangan sampai karena ditahannya ijazah oleh pihak sekolah, peluang anak bangsa untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi terhambat, dan tidak mereka dapatkan sehingga anak-anak menjadi dirugikan.

“Kita minta gubernur untuk mengeluarkan surat edaran kepada seluruh SMA, SMK dan SLB yang dibawah kewenangannya untuk tidak lagi menahan ijazah dan menghapus utang-utang anak yang ijazahnya tertahan,” tukas Usin.

“Pajak saja bisa dihapus kok oleh gubernur, retribusi bisa ditangguhkan, denda bisa diputihkan kenapa kok soal utang ijazah saja tidak bisa gitu ? Nah ini harus ada kebijakan dari gubernur,” tambahnya.

Gambar Hanya Umpama, SMKM 6 Kota Bengkulu, Foto: Doc
Gambar Hanya Umpama, SMKM 6 Kota Bengkulu, Foto: Doc

Dalam hal tersebut, dirinya menilai kebijakan pihak eksekutif sangat berpengaruhi bagi dunia pendidikan dan masa depan anak yang ijazahnya tertahan, karena memiliki tunggakan.

Selain itu, dirinya juga meminta kepada bupati dan walikota untuk melaksanakan tindakan serupa.

“Harus ada kebijakan dari gubernur kepada kepala sekolah SMA, SMK, SLB bila perlu MAN untuk menyerahkan ijazah siswa yang tertahan menghapus tunggakan yang besar,” kata Usin.

“Kita juga minta Bupati dan walikota untuk melaksanakan hal serupa terhadap sekolah yang menjadi wewenang dia seperti SD dan SMP. Ini harus kebijakan bersama demi dunia pendidikan,” pungkas Usin. [ADV]

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here