sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Hiba KONI, Foto: Humas Kejati

Telisik, Bengkulu – Sidang perdana dugaan kasus korupsi Dana Hiba Rp 15 miliar KONI Bengkulu dilaksanakan secara Virtual di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu. Dalam sidang yang dilaksanakan pada Rabu (29/9/2021), Jaksa Penuntut Umum (JPU) bidang Pidsus Kejati Bengkulu membacakan Dakwaan terhadap 2 (dua) orang terdakwa yakni Mufran Imron selaku mantan Ketua KONI Provinsi dan Hirwan Fuadi selaku Bendahara KONI Provinsi Bengkulu.

Dalam hal ini diketuai Hakim Ketua Fitrizal Yanto menyatakan bahwa ke 2 (dua) terdakwa ini didakwa JPU dengan Pasal berlapis yaitu Pasal 2 , 3 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Junchto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP.

Dalam sidang perdana ini, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Bengkulu dibeberkan proses dana hibah KONI. Pada bulan Oktober Tahun 2019, pihak KONI Provinsi Bengkulu mengajukan proposal. Dengan Perihal permintaan dana hibah Program Pembinaan Peningkatan dan Pengembangan Prestasi Olah Raga Daerah kepada Gubernur Bengkulu. Total permintaan hibah dana sebesar Rp 30,837 miliar ditandatangani oleh terdakwa Mufran Imron, selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu. Namun sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), diketahui pihak KONI Provinsi Bengkulu mendapatkan alokasi dana hibah sebesar Rp 21 miliar.

Kemudian pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu melakukan refocusing untuk kegiatan Pra PON. Sehingga untuk item kegiatan belanja persiapan PON dihilangkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), serta belanja persiapan dan pelaksanaan Porprov. Naskah hibah pun diubah dengan Addendum NPHD. Mengubah jumlah dana hibah sebesar Rp 21 miliar,- menjadi Rp 15,010 miliar. Ditandatangani oleh saksi Dra. Noni Yuliesti, M.M selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu. Dan terdakwa Mufran Imron selaku Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu.

JPU dari Kejati Bengkulu, Ahlal Hudahrahman mengatakan, terdakwa Bendahara KONI, Hirwan Fuadi melakukan penarikan dana hibah tersebut sebanyak dua kali termin (tahap). Pada termin pertama, penarikan dilakukan 19 kali dengan Rp 9 miliar lebih. Serta pada termin kedua dilakukan penarikan 18 kali dengan jumlah Rp 5 miliar lebih. Namun pencairan dan pelaksanaan dana hibah KONI tersebut, dalam hal ini terdakwa Mufran Imron dan terdakwa Hirwan Fuadi, itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sesuai NPHD yang telah disepakati.  Sehingga ada kerugian negara sekitar Rp 11 miliar lebih.

“Mestinya uang dengan total Rp 15 miliar itu dibelanjakan sesuai NPHD. Ternyata dari hitungan BPKP yang dapat dipertanggungjawabkan oleh kedua terdakwa hanya senilai sekitar Rp 3,8 miliar,” ungkap jaksa.

Dalam hal ini lanjut Ahlal, kedua terdakwa didakwa dengan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sidang akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Jaksa akan memanggil saksi dari Pemda Provinsi Bengkulu berjumlah 6 orang. Salah satunya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu, Noni Yuliesti yang akan dilakukan secara daring.

Pewarta: Panji Putra Pradana