sumardi

Telisik.co, Bengkulu – Mengingat saat ini dana SILPA tahun lalu dengan total nilainya Rp 102 milyar lebih tersebut saat ini tidak lebih Rp 50 milyar yang bisa dimanfaatkan, karena selebihnya peruntukan sudah jelas. DPRD Provinsi Bengkulu akan membahas penggunaan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD tahun 2020, pada APBD Perubahan tahun 2021 ini.

Sumardi sangat berharap, dana SILPA tidak lebih Rp 50 milyar tersebut bisa diperuntukan menunjang kinerja para tenaga kesehatan (Nakes) dalam menangani wabah pandemi Covid 19. Termasuk menunjang biaya operasional dalam menangani isolasi terpusat (isolater).

“Dalam isolasi terpusat, terkadang Pemprov hanya menyiapkan tempat dan nakesnya. Makanya perlu ditunjang dengan anggaran yang memakai, agar pelaksanaan bisa lebih maksimal lagi. Apalagi perkembangan kasus konfirmasi positif Covid 19 di wilayah Provinsi Bengkulu masih sangat tinggi,” ujarnya, pada Senin (23/8/2021).

Pernyataan tersebut diungkapkan Anggota Badan Anggaran (Banggar) sekaligus Ketua Komisi III DPRD Provinsi, Drs. Sumardi, MM dalam keterangannya. “Setelah menerima usulan APBD Perubahan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov), akan dibahas bersama-sama nantinya,” kata Sumardi.

Lebih lanjut Sumardi juga setuju jika dana insentif nakes disiapkan melalui dana APBD. Mengingat bertepatan dengan momen Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke- 76 Republik Indonesia di tengah wabah pandemi, para nakes menjadi pahlawan terdepan, sehingga dinilai sah-sah saja mendapatkan penghargaan dari daerah.

“Saya mendengar aspirasi para nakes yang dana insentifnya terus terlambat dicairkan karena bersumber dari APBN. Makanya dengan disiapkan juga dari dana APBD, para nakes diyakini lebih bersemangat lagi bekerja, terlebih saat ini kondisinya memang sangat darurat, sehingga dana SILPA itu tidak akan diperuntukan pembangunan fisik ataupun bayar hutang,” pungkas Sumardi.

Sementara itu untuk diketahui, total dana SILPA Rp 102,54 miliar tertuang dalam bentuk saldo di Kas Daerah sebesar Rp 97,75 miliar, Rumah Sakit M. Yunus (RSMY) Rp 765,31 juta. Kemudian di Rumah Sakit Khusus Jiwa (RSKJ) Soeprapto Rp 312,93 juta, di bendahara pengeluaran Rp 138,82 juta, serta di bendahara BOS Rp 3,57 miliar. [Panji Putra.P]