29.4 C
Indonesia
Senin, Juli 4, 2022

Surati Walikota, Gubernur Bengkulu Meminta Cabut Perwal No 43 TH 2019

Telisik.co, Bengkulu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyurati Walikota Bengkulu Helmi Hasan agar melakukan Pencabutan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Nilai Dasar Tanah dan Bangunan Sebagai Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Senin (13/12/2021).

Disini Gubernur Bengkulu menyampaikan dalam surat himbauan permohonan Nomor: 188/2095 /B-1/2021, Sebagaimana program pemerintah pusat dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memiliki sertifikat tanah serta memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat pasca pandemi covid-19, bersama ini diberitahukan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:
1. Adanya pengaduan dari masyarakat Kota Bengkulu tanggal 18 Oktober 2021 Perihal Permohonan Pembatalan Peraturan Walikota, mengeluhkan permasalahan pemisahan sertifikat tanah yang terkendala besarnya pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
2. Berdasarkan Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bengkulu Nomor : LAP-0294/PW06/3/2021 Tanggal 08 November 2021 Hal Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah terkait NJOP dan BPHTB pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2020 dan 2021, Pemerintah Kota Bengkulu “untuk mengkaji ulang Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Nilai Dasar Tanah dan Bangunan sebagai Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan tetap memperhatikan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kiasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Bengkulu”.
3. Berdasarkan hasil kajian Tim Pembatalan Peraturan Bupati/Walikota yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor T.475.B.1 Tahun 2021 Tanggal 03 Desember 2021.

Hal ini juga di dasari dalam rangka mendorong geliat investasi di Kota Bengkulu dan dalam upaya mendorong percepatan pembangunan daerah, diminta kepada Saudara untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
1. Melakukan Pencabutan atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Nilai Dasar Tanah dan Bangunan Sebagai Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
2. Memberlakukan kembali Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Klasifikasi dan Besarnya Niiai Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Bengkulu.
3. Sebagaimana amanat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI untuk menggratiskan biaya BPHTB dimana kebijakan ini akan disampaikan kesemua kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bengkulu.
4. Dalam hal Saudara tidak melaksanakan angka 1 sd 3 di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 142 sd 148 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat akan melakukan pembatalan Peraturan Walkota tersebut, apanila Gubernur sebagar wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Peraturan Bupati/Walikota yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan Peraturan Bupati/Walikota dan Gubernur akan mendapatkan sanksi, sehingga menjadi penting untuk dilaksanakan.

Hal diatas diungkapkan oleh Gubernur Bengkulu dalam surat permohonanya.

Pewarta: Panji Putra Pradana

 

Latest news
Related news