24.4 C
Indonesia
Jumat, November 25, 2022

Terkait Pengolaan Pantai Panjang, Gubernur Bengkulu Surati Walikota

Telisik.co, Bengkulu – Sehubungan dengan keluhan masyarakat terhadap lampu jalan, kebersihan, perpakiran pada pengelolaan Pantai Panjang, akhirnya Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah menyurati Walikota Bengkulu H. Helmi Hasan, SE dengan memerintahkan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu agar menjalankan pelaksanaan tugas fungsi pelayanan kepada masyarakat sebagaimana sesuai aturan berlaku.

Dalam surat Gubernur tertanggal 22 Desember 2021 tersebut, berisikan empat poin, dalam poin pertama berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2018 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, ditegaskan bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh daerah kabupaten/kota dibantu oleh Gubernur/sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Sedangkan poin kedua, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ditegaskan, “Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat GWPP adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah”.

Selanjutnya dalam poin ketiga, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: a. pajak hotel, b. pajak restoran, c. pajak hiburan, d. pajak reklame, e. pajak penerangan jalan, f. pajak mineral bukan logam dan batuan, g. pajak parkir, h. pajak air tanah, i. pajak sarang burung wallet, j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Kemudian dalam poin keempat, berdasarkan berita acara kesepakatan bersama antara pemerintah antara pemerintah provinsi Bengkulu dengan pemerintah Kota Bengkulu tentang Pengelokaan Pantai Panjang pada tanggal 9 November 2021 disebutkan bahwa:
-Pada poin pertama Pemerintah Kota Bengkulu bersedia bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam pengelolaan dan perencanaan terkait Pantai Panjang sesuai dengan tupoksi masing-masing yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
-Kesepakatan yang dimaksud merupakan peningkatan status Pantai Panjang dari Areal Penggunaan Lain (APL) menjadi Hak Pengelolaan (HPL) namun pemungutan pajak daerah dan rertibusi daerah tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bengkulu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi dan Daerah.

“Berdasarkan ketentuan diatas, sebagaimana Pemerintah Kota Bengkulu telah memungut pajak dan rertibusi daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD), maka diingatkan kepada saudara agar tugas fungsi pelayanan Pemerintah Kota Bengkulu di kawasan Pantai Panjang harus tetap dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Gubernur dalam suratnya untuk Walikota Bengkulu. [***]

Editor: Panji Putra Pradana

Latest news
Related news