Telisik.co, Bengkulu –  Aksi demonstrasi dalam rangka memperingati hari tani nasional di Bengkulu digelar di hadapan Kantor Gubernur. Nampak ribaun massa gabungan masyarakat dan mahasiswa mengepung kantor Gubernur dan berhadapap-hadapan langsung dengan petugas kepolisian, Jumat, (24/9/2021).

Salah seorang perwakilan aksi Muhamat Yusuf mengatakan, aksi digelar dalam rangka mempringati hari tani nasional yang jatuh pada 24 September 2021. Aksi merupakan gabungan dari kampus-kampus di Bengkulu, ormas, dan masyarakat petani.

“Negara kita Negara agraris tapi nasib petani kita sangat miris, itu tagline aksi kita hari ini. Kami meminta pemerintah menuntaskan seluruh janji-janji politiknya untuk mesejahterahkan petani. Keibiajakan pemerintah baik provinsi maupun pusat jauh dari kata untuk mensejahterakan. Justru petani kita hari ini tertekan dengan berbagai kebijakan yang tidak pro pada petani kecil” kata Presiden Mahasiswa UMB ini, Jumat, (24/09/2021).

Berikut adalah pernyataan sikap aksi gabungan mahasiswa dan mayarakat Bengkulu dalam rangka hari tani nasional, 24 September 2021:

Kemiskinan masih merupakan masalah mendasar bagi bangsa Indonesia, direfresentasikan dari jumlah penduduk miskin masih cukup besar, yakni 24,79 juta jiwa dan sebagian besar tinggal di perdesaan. Data BPS (2020) menjelaskan bahwa di tahun 2019 persentase penduduk miskin perdesaan 12,60% dan di perkotaan 6,56%.

BPS juga mencatat sebanyak 49,41% Rumah Tangga (RT) miskin menggantungkan hidupnya atau sumber mata pencaharian utama dari sektor pertanian, sehingga perhatian terhadap kesejahteraan petani dinilai sangat strategis, apalagi dilihat dari RT miskin paling banyak berada di pedesaan atau penduduk miskin juga lebih banyak di pedesaan.

Realita tersebut terjadi di Provinsi Bengkulu, dimana rata-rata masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai petani dan sebagian besar juga tinggal dipedesaan. BPS mencatat bahwa provinsi Bengkulu merupakan provinsi termiskin ke 6 di Indonesia dan ke 3 di sumatera. Sebagai provinsi yang mempunyai wilayah sedikit luas dengan lahan pertanian yang cukup menjanjikan, semestinya penduduk desa yang tinggal di perdesaan dapat hidup makmur dan sejahtera.

Akan tetapi pada kenyataannya belum berkondisi demikian, karena sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan khususnya para petani/buruh tani masih banyak yang Miskin. 50% penyumbang kemiskinan adalah rakyat desa yang notabennya adalah petani. Kemiskinan erat kaitannya dengan kesejahteraan, penduduk yang miskin berarti tidak sejahtera. Hal tersebut tentu perlu menjadi poin sorotan, sebab di negeri agraris seharusnya jaminan bagi kesejahteraan petani serta kondisi layak lainnya sebagai penunjang ialah suatu hal yang mutlak harus didapatkan, sebagaimana salah satu cita bangsa Indonesia untuk meciptakan suatu kesejahteraan umum

Ada 4 aspek yang merupakan tolak ukur dari kesejahteraan petani, yaitu: 1. Modal, 2. Lahan, 3. Pasar , 4. SDM (Sumber Daya Manusia . ke-4 aspek ini apabila mampu kita penuhi dan perbaiki, maka yakinlah kesejahteraan petani akan meningkat. Modal merupakan point yang sangat penting untuk menunjang keberlangsungan di sektor pertanian. Dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bantuan kredit perbankan untuk petani (KUR). Berdasarkan data yang didapat, ternyata  hanya 15 % petani sudah mengakses kredit Bank, artinya program kredit ini belum terealisasi secara  maksimal. Banyak faktor yang mempengaruhi hal ini, antarlain: Kurangnya informasi untuk mengakses bantuan dan sistem pembeyaran yang tidak sesuai untuk seorang tani

Indonesia memiliki rata-rata kepemilikan lahan oleh petani  di bawah 1 hektar. Tercatat bahwa rata-rata  kepemilikan lahan oleh petani di Indonesia hanya 0,8 Ha. Tentunya hal ini sangat memprihatinkan melihat betapa luasnya negara kita (bahkan disebut negara agraris) namun kepemilikan lahan untuk petani sangat memperihatinkan. Berbeda dengan negara-negara lain yang notabennya luas negaranya lebih keil dari Indonesia, Jepang 1, 57 Ha, Korea Selatan 1,46 Ha, Filipina 2 Ha dan Thailand 3,2 Ha

Pasar merupakan masalah yang sudah mengakar bagi petani di Indonesia. Harga komoditi yang turun pada saat panen raya, panjangnnya rantai pendistribusian ( tengkulak ) meruapakan masalah yang sampai saat ini belum terselesiakan. Mengacu pada janji politik Pemprov Bengkulu “Membeli dan menampung hasil produk pertanian dengan harga yang layak pada saat panen berlimpah dan harga di pasar murah dan membuat gudang diseluruh kabupaten kota se-Provinsi Bengkulu” merupakan salah satu solusi dari masalah ini apabila telah terealisasikan namun, sampai saat ini belum ada realisasi nyata dari program ini.

18 janji politik dari Pemerintah Provinsi Bengkulu, dimana ada 4 janji yang sasarannya adalah bidang pertanian: 1) Pengadaan alsintan gratis untuk petani berupa hand traktor, multifator, mesin air portreser, dan handsprayer. 2) Menjaga stabilitas dan meningkatkan harga komoditas perkebunan terutama karet,kopi dan sawit. 3) Membeli dan menampung hasil produk pertanian dengan harga yang layak pada saat panen berlimpah dan harga dipasar murah dan membuat gudang diseluruh kabupaten kota seprovinsi Bengkulu. 4) Menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi untuk petani. EmpatProgram ini secara garis besar belum terealisasi dsecara maksimal. Masih banyak pemenuhan dan perbaikan yang harus menjadi evalusi pemerintah provinsi agar 4 program memiliki dampak yang signifikan untuk para petani.

Atas kondisi yang terjadi, pada momentum hari tani tahun 2021 perlu kiranya menjadi refleksi bersama melalui gelombang pergerakan pengingat atas berbagai problematika pada sektor pertanian provinsi Bengkulu yang belum mampu tertuntaskan. Kondisi yang terjadi membentuk suatu tanggung jawab moral dari Aliansi Juang Tani Bengkulu untuk ikut serta mengingatkan, menyampaikan gagasan perbaikan bagi pertanian Provinsi Bengkulu, khususnya pada cakupan kesejahteraan petani. Merujuk pada hasil kajian data serta survei lapangan, adapun beberapa fokus bahasan yang menjadi poin penting pada kajian ini diantaranya ialah stabilitas harga hasil produk pertanian, pengadaan alsinta bagi petani, penyelesaian konflik agraria pada daerah rawan konflik, pendistribusian pupuk dan moda usaha serta beberapa poin pokok lainnya.

Reporter: Irfan Arief/ Panji Putra