Mulyani Kadis PUPR Bengkulu

Telisik.co, Bengkulu – Anggaran pembangunan infrastruktur tahun 2021 ini belum sepenuhnya bisa berjalan. Hal ini dikarenakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu untuk pembangunan tidak sesuai proses perencanaan. Ada 15 paket dari data Lembaga Pengadaan Secara Ekonomi (LPSE) Provinsi Bengkulu yang baru di usulkan untuk proses lelang.

Ir Mulyani Toha Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu mengatakan bahwa Realisasi pembangunan infrastruktur tahun 2021 Provinsi Bengkulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 hingga Juli belum sepenuhnya bisa berjalan.

“Untuk pekerjaan pengawasan maupun pembangunan infrastruktur, baik jalan, jembatan, bangunan dan saluran irigasi belum bisa dilaksanakan seluruhnya,” kata Kadis PUPR yang kerap disapa Buk Ning , Selasa (22/6/21).

Mulyani menjelaskan hal ini disebabkan ketersediaan anggaran dana yang tidak sesuai proses perencanaan, sehingga pihaknya harus melakukan reka perencanaan pembangunan sebelum dilakukan tahapan lelang. Setidaknya ada 15 paket dari data LPSE Provinsi Bengkulu yang baru diusulkan untuk lelang.

“Pada realisasinya memang mengalami keterlambatan. Apalagi saat ini sebagian besar masih proses lelang. Sebabnya, anggaran dana yang sebelumnya diperuntukan, ada yang tidak sesuai dengan perencanaan awal, sehingga perlu dilakukan review design lagi sebelum lelang,” kata Mulyani.

Mulyani pun mengakui, dengan dilakukan review ulang designya untuk proses lelang mengalami keterlambatan dalam pengusulan. Belum lagi setelah proses lelang berjalan, maupun proses sanggahannya juga.

“Untuk proses review ulang design yang sudah selesai, sudah mulai dilakukan lelang di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Bengkulu,” pungkasnya. [Panji]